Banjar, Jemari News – Musyawarah Daerah (Musda) Prima-DMI Kota Banjar,menjadi polemik, karena sebelum lama ini Musda I baru saja di gelar yaitu pada hari Minggu 27 April 2025, bertempat di Aula Gedung DPRD Kota Banjar, Jawa Barat.
Kali ini muncul Musda II yang di anggap Musda tandingan yang di gelar di Gedung dakwah, di jalan Kewadanaan, kecamatan, Kota Banjar, Sabtu (3/5/2025).
Dalam Musyawarah Daerah (Musda) II Perhimpunan Remaja Masjid (Prima) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Banjar, yang di anggap tandingan dihadiri unsur forkopimda, Wali Kota Banjar, Pokres Banjar, Koramil Banjar, juga unsur Kementerian Agama kota Banjar, Ketua harian MUI, ketua DMI kota Banjar, ketua Yayasan Masjid Agung Baiturrahman dan ketua prima untuk wilayah dari Jawa Barat, tak ketinggalan juga para peserta IRMA atau pun PRIMA dari setiap desa/kelurahan se-kota Banjar, dan masing masing mengirim perwakilan 3 orang, termasuk mengundang para ketua DMI tiap kecamatan se-kota Banjar.
Menyikapi hal tersebut Ketua Umum Prima Jawa Barat, Aqil Nawawi angkat bicara untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan Musda I yang telah di laksanakan.
“Ini adalah Musda II yang telah mendapat restu dari ayahanda kita yaitu DMI, dan dalam Musda II ini ada beberapa kendala, ada oknum mengatasnamakan PRIMA yang disertai beberapa ketentuan serta kebijakan dari pimpinan mereka sendiri (oknum), mereka telah melaksanakan Musda tanpa adanya gari kordinasi dengan ayahanda kita yaitu DMI,”ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ketika berbicara organisasi seharusnya lebih mengedepankan etika dengan mendahukukan etika berarti akhlak, Ia juga menjelaskan bahwa ketika berbicara remaja mesjid, pergerakan nya pun tidak seperti organisasi masyarakat lainya, jadi perlu adanya etika.
“Jadi kalau kita mendahulukan etika yang sesuai dengan AD/ART otomatis ayahada kita DMI tentu akan merestui. Akan tetapi oknum tersebut tidak mendahulukan etika,”jelasnya.
Selaku ketua Umum PRIMA Jawa Barat, Ia menyikapi polemik dalam organisasi adalah hal wajar tergantung bagaimana menyikapinya.
Dan DMI Kota Banjar menyikapi nya dengan bijak sehingga Musda II ini berjalan telah sesuai dengan AD/ART.
“Termasuk sudah sesuai dengan etitut organisasi juga. Jadi Musda II ini insyaallah dengab stikholder sudah sangat luar biasa dalam membangun remaja masjid (IRMA) di wilayah kota Banjar,”ungkapnya lagi.
Untuk menyikapi terkait polemik tersebut selaku ketua Umum PRIMA Jawa Barat, Aqil Nawawi mengatakan bahwa hal seperti itu merupakan hal biasa, tetapi bagaimana sesuai ketentuan ketentuan bagaimana acara mereka bisa merapat pihaknya.
Yang mana di AD/ART baik DMI atau pun PRIMA sangat jelas.”jadi ketika mereka mempunyai kebijakan kebijakan itu bukan tanggung jawab kami yaitu PRIMA wilayah provinsi Jawa Barat, itu kebijakan secara brutal menurut saya pribadi,”tegasnya.
Aqil menilai secara legalitas organisasi mereka legal, akan tetapi untuk SK itu kewenangan pusat.
‘Jadi untuk menyikapi Sk tersebut kalau secara garis koordinasi itu perlu etitut, jadi kalau secara aturan sama sama legal, akan tetapi mereka tak pernah membaur, jadi kalau mau membangun remaja mesjid turun kan egoisme mereka, dan harus membaur dan harus mengikuti intruksi dari DMI kota Banjar dan mereka tidak lakukan itu malah mendahulukan AD/ART mereka sendiri,”imbuhnya.
Ketua Umum PRIMA Jawa Barat juga menyoroti oknum pusat yang selalu menggaungkan taat AD/ART ia menilai oknum pusat sendiri tidak taat terhadap AD/ART.
“Ketika menggaung gaungkan taat AD/ART di kota /Kabupaten, saya menilai beliau sendiri tidak taat AD/ART, karena sudah melebihi batas maksimal AD/ART yaitu berusia 40 ,”ungkap Aqil.
Aqil me ambahkan sesuai AD/ART DMI tahun 2017, kalau pimpinan pusat memiliki kebijakan otomatis harus ada garis koordinasi terhadaap wilayah dan Kota/Kabupaten.
“untuk ligelitas sah, akan tetapi pimpinan pusat hingga saat ini tidak pernah ada kordinasi atau pun komunikasi yang ada hanya intervensi, Seharusnya kalau secara garis kordinasi pimpinan pusat harus kordinasi dengan pimpinan wilayah baru daerah yaitu kota/Kabupaten,”tambahnya.
Selaku ketua Umum wilayah provinsi Jawa Barat ia tidak pernah menerima instruksi atau pun harus kordinasi, selaku ketua umum wilayah termasuk dengan wakil ketua 1 yang membidangi keorganisasian.
“Jadi menurut saya pembetukan kota/kabupaten untuk wilayah Jawa Barat itu kurang, jadi oknum tersebut bukannya membentuk Ko/kabupaten yang ada malah merusak,”pungkasnya.
Ketika di singgung adanya perpecahan dalam organisasi PRIMA baik secara wilayah atau pun kota/kabupaten, Aqil Nawawi dengan tegas menyatakan pasti selama garis kondisi secara organisasi tidak pernah di jalankan sesuai yang semestinya.
Sementara itu Ketua DMI kota Banjar H.Jalal ketika mengetahui adanya Musda I ia tidak tahu menahu karena tidak ada pernah ada undangan, yang menurut mereka Musda I tersebut merupakan perintah langsung dari pusat, yang padahal menurutnya bahwa sesuai AD/ART bahwa PRIMA itu masih di bawah naungan DMI.
“Saya tidak tau pelatikan dalam Musda versi mereka karena saya tidak di undang, dan menurut mereka bahwa mereka membawa surat mandat dari pusat, padahal kalau berbicara AD/ART PRIMA itu merupak Banom atau badan otonom dari DMI,”ucap nya.
H.Jalal juga menyayangkan seharusnya PRIMA yang ada di daerah yang sudah tiga tahun dan sudah waktuya Musda di ajak duduk bareng oleh PRIMA dari pusat.
“Saya sendiri pengurus DMI kota Banjar nggak pernah tau ada Musda tiba tiba ada pelantikan, dan Musda di laksanakan stiap tiga tahun sekali, kalau DMI lima tahun sekali,”pungkasnya.(Ambu Imas)
